Gubernur NA Di-OTT KPK, KPPU Makassar : Korupsi Terjadi Dari Persengkokolan Tender

27 February 2021 14:21
Gubernur NA Di-OTT KPK, KPPU Makassar : Korupsi Terjadi Dari Persengkokolan Tender

POSMAKASSAR.COM – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) wilayah IV Makassar menanggapi terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah dan beberapa pengusaha kontraktor proyek.

Hal ini memperlihatkan bahwa masalah pengawasan terhadap dunia usaha, khususnya yang melibatkan pejabat publik tidak boleh sedikitpun kendor, demikian juga dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Kepala Kanwil VI KPPU, Hilman Pujana menyatakan bahwa tindak pidana korupsi memang sangat erat berkaitan dengan persekongkolan atau kongkalikong dalam tender.

“Salah satu modus untuk memuluskan aksi korupsi adalah mengatur pemenang tender proyek tertentu dimana terdapat janji maupun “kickback” kepada pejabat (bouwhir)”, terangnya.

KPPU pun memberikan perhatian khusus mengenai hal ini, apalagi sampai dengan saat ini, dugaan persekongkolan tender masih mendominasi laporan masyarakat yang ditangani oleh otoritas pengawas persaingan usaha.

Khusus di wilayah Sulawesi Selatan, Kanwil VI KPPU beberapa kali menangani perkara persekongkolan tender antara lain pada tahun 2018, KPPU telah memutus perkara nomor 16/KPPU-I/2018 dan nomor 17/KPPU-I/2018 yaitu terkait dugaan persekongkolan tender di Kab Bantaeng dimana Para Terlapor dinyatakan bersalah dan dihukum denda.

Disamping melakukan upaya penegakan hukum, langkah pencegahan pun juga terus dilakukan. Kanwil VI KPPU secara aktif melakukan kegiatan pencegahan terjadinya pelanggaran terkait tender maupun korupsi dengan stakeholder yaitu Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah se Provinsi Sulawesi Selatan.

“KPPU berkomitmen untuk terus mendorong terciptanya iklim persaingan yang sehat dalam semua sektor usaha termasuk dalam lingkup pengadaan barang dan jasa, baik dalam perspektif penegakan hukum maupun pencegahan, tentu saja dengan tetap mengedepankan asas pre sumption of innocent”, tegasnya.

KPK Segel Kantor Dinas PU Sulsel

Sementara itu, informasi terbaru, Kantor Dinas PU Sulsel di Jalan AP Pettarani, Makassar, kini disegel oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penyegelan Kantor Dinas PU Sulsel itu diduga kuat terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Tim KPK yang menyeret Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah.

Nurdin sendiri sudah berada di Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan.

Penyegelan Kantor Dinas PU Sulsel itu juga semakin menguatkan dugaan OTT KPK semalam.

Berdasarkan informasi yang dihimpun wartawan, Tim OTT KPK menangkap salah satu pejabat di Dinas PU Sulsel. Juga salah seorang kontraktor proyek. Pihak lain yang disebut-sebut ikut diamankan dalam OTT adalah ajudan gubernur dan dua supir.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Kantor Dinas PU itu kini dijaga sejumlah personil Satpol PP. Pintu masuk kantor dirantai dan digembok.

Salah seorang personil Satpol PP membenarkan penyegelan ini dilakukan petugas KPK.

“Yang segel dari KPK. Tidak boleh ada masuk. Ini perintah, walaupun pegawai dinas (Dinas PU) tak boleh masuk,” kata personil Satpol PP yang tidak bersedia disebutkan identitasnya itu. (*)

loading...

Posmakassar.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya