KPK Sebut Nurdin Abdullah Terima Suap Pembangunan Proyek di Bira Bulukumba

28 February 2021 14:42
KPK Sebut Nurdin Abdullah Terima Suap Pembangunan Proyek di Bira Bulukumba

POSMAKASSAR.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah (NA) sebagai tersangka kasus suap proyek pembangunan di Kabupaten Bulukumba.

Dalam proyek itu, KPK mengungkap adanya tawar-menawar fee antara Direktur PT Agung Perdana Bulukumba, Agung Sucipto (AS) dengan Sekretaris Dinas PUTR Provinsi Sulsel, Edy Rahmat (ER).

Adapun Edy Rahmat merupakan representasi dan orang kepercayaan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah (NA).

Menurut KPK, tawar-menawar tersebut terjadi ketika keduanya berkomunikasi untuk memastikan agar Agung mendapatkan kembali proyek yang diinginkan tahun 2021.

“Dalam beberapa komunikasi tersebut, diduga ada tawar menawar fee untuk penentuan masing-masing dari nilai proyek yang nantinya akan kerjakan oleh AS,” ungkap Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers daring, Minggu (28/2/2021) dini hari.

Kemudian, pada awal Februari 2021, ketika sedang berada di Bulukumba, Nurdin disebut pernah bertemu dengan Edy serta Agung.

Kata Firli, diketahui ternyata Agung sudah melobi Nurdin Abdullah awal Februari 2021 melalui Sekretaris Dinas PU Pemprov Sulsel, Edy Rahmat (ER).

Sebelumnya, kata Firli, juga ada uang pelicin yang diberikan kontraktor lain. Uang itu tidak langsung diberikan kepada Nurdin Abdullah, tetapi melalui perantara pada akhir 2020 senilai Rp 200 juta.

“Pada akhir tahun 2020, NA menerima uang sebesar Rp 200 juta,” jelas Firli pada konferensi pers OTT Nurdin Abdullah di gedung KPK.

Setelah beberapa bulan, kata Firli, Nurdin Abdullah kembali menerima uang dari kontraktor. Uang itu diberikan kepada ajudan Nurdin Abdullah, Samsul Bahri (SB) senilai Rp 1 miliar.

“Awal Februari 2021, Nurdin Abdullah melalui SB menerima uang Rp 1 miliar,” lanjutnya.

Tidak puas dengan uang Rp 1 miliar itu, Nurdin Abdullah kembali menerima uang senilai Rp 2,2 miliar melalui perantara SB.

“Pertengahan Februari 2021, Nurdin Abdullah kembali menerima uang melalui SB sebesar Rp 2,2 miliar,” jelasnya.

KPK lalu melakukan OTT pada Sabtu 27 Februari 2021 dini hari. KPK menyita uang dalam koper senilai Rp 2 miliar. Uang tersebut diberikan Agung melalui perantara lainnya Edy.

Dengan demikian total uang yang diduga diterima Nurdin adalah Rp 5,4 miliar.

Dalam OTT itu, KPK juga mengamankan enam orang di tiga lokasi berbeda, di antaranya Agung, Edy, dan Nurdin.

Setelah diperiksa, KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa serta pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemprov Sulsel tahun anggaran 2020-2021, yakni Nurdin, Edy, dan Agung.

Nurdin serta Edy menjadi ‘Tersangka Penerima’ suap, sementara Agung berstatus ‘Tersangka Pemberi’ suap.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, KPK menahan ketiganya di rutan yang berbeda-beda.

Agung Sucipto dengan Sejumlah Proyeknya

Dalam konstruksi perkara, FirliĀ juga menjelaskan bahwa Agung Sucipto (AS) selaku Direktur PT Agung Perdana Bulukumba (APB) telah lama kenal baik dengan Nurdin Abdullah.

Agung disebut berkeinginan mendapatkan beberapa proyek pekerjaan infrastruktur di Sulawesi Selatan TA 2021.

“AS sebelumnya telah mengerjakan beberapa proyek lain di Sulsel di antaranya peningkatan Jalan Ruas Palampang-Munte-Bontolempangan di Kabupaten Sinjai/Bulukumba (DAK Penugasan) TA 2019 dengan nilai Rp 28,9 miliar, pembangunan Jalan Ruas Palampang-Munte- Bontolempangan (DAK) TA 2020 dengan nilai Rp 15,7 miliar,” ungkap Firli.

Selanjutnya, pembangunan Jalan Ruas Palampang-Munte-Bontolempangan (APBD Provinsi) dengan nilai Rp 19 miliar, pembangunan jalan, pedisterian, dan penerangan Jalan Kawasan Wisata Bira (Bantuan Keuangan Provinsi Sulsel 2020 ke Kabupaten Bulukumba) TA 2020 dengan nilai proyek Rp 20,8 miliar serta rehabilitasi Jalan Parkiran 1 dan pembangunan Jalan Parkiran 2 Kawasan Wisata Bira (Bantuan Keuangan Provinsi Sulsel 2020 ke Kabupaten Bulukumba) TA 2020 dengan nilai proyek Rp 7,1 miliar.

Dugaan Pelanggaran

Dalam perkara ini, Nurdin Abdullah dan Edy Rahmat disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara Agung Sucipto disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (*)

loading...

Posmakassar.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya