Soal Dana Hibah Pariwisata Makassar, Danny : Batal Cair Karena Anggarannya Mau Dialihkan ke Proyek Infrastruktur

05 March 2021 03:46
Soal Dana Hibah Pariwisata Makassar, Danny : Batal Cair Karena Anggarannya Mau Dialihkan ke Proyek Infrastruktur

POSMAKASSAR.COM – Akibat pembatalan pencairan dana hibah pariwisata beberapa waktu lalu, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar akhirnya mendapat sanksi pemotongan anggaran sebesar Rp 40 miliar oleh pemerintah pusat.

Pemangkasan dana itu pun sangat disayangkan Walikota Makassar, Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto. Apalagi jumlahnya terbilang cukup banyak.

“Laporan dari BPKD, katanya kita dapat sanksi pemotongan Rp 40 miliar karena tidak mengelola (dana hibah pariwisata) itu dengan baik,” kata Danny kepada wartawan, Kamis (4/3/2021).

Menurutnya, dana tersebut seharusnya bisa dicairkan mengingat sektor pariwisata, khususnya usaha hotel dan restoran selaku penerima dana hibah telah memenuhi syarat.

Danny pun menyesalkan keinginan Penjabat (Pj) Walikota, Rudy Djamaluddin, yang memegang kendali saat itu, karena ingin mengalihkan anggaran dana hibah tersebut ke proyek infrastruktur. Dimana hal itu dinilai menyalahi aturan dalam petunjuk teknis (juknis) penggunaan.

“Krusial ini masalah, karena ingin mengalihkan dan merubah juknis yang memang tidak bisa diubah, sehingga kita mendapat sanksi pemotongan Rp 40 miliar,” sebutnya.

“Bayangkan kerugiannya ini, karena hanya keinginan seseorang saja, akhirnya merugikan semua masyarakat pariwisata yang ada di Makassar,” tambahnya.

Danny juga menyayangkan pencopotan Rusmayani Madjid dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar saat itu, karena dianggap menjadi akar masalah tidak cairnya anggaran tersebut.

“Bukan karena ibu Maya, tetapi karena ada pemaksaan perubahan dari juknis pariwisata ke pembiayaan infrastruktur yang memang tidak bisa,” ujar Danny.

Meski begitu, Danny Pomanto mengatakan masih akan terus berusaha agar tidak ada pemotongan. Langkah yang akan ditempuh adalah dengan terus melakukan koordinasi dengan Kemenparekraf.

“Kami akan menghadap lagi untuk menjelaskan hal ini. Itulah akibatnya kalau belum ada walikota yang definitif. Tapi karena kami sudah definitif, saya kira sudah tidak ada masalah, saya akan masuk untuk meyakinkan pihak Kementerian Pariwisata untuk mengembalikan hal itu,” akunya. (*)

loading...

Posmakassar.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya