Terkait Kasus Dugaan Suap, KPK Agendakan Pemeriksaan Plt Gubernur Sulsel

23 March 2021 15:31
Terkait Kasus Dugaan Suap, KPK Agendakan Pemeriksaan Plt Gubernur Sulsel

POSMAKASSAR.COM – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengagendakan pemeriksaan Plt Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman terkait kasus suap dan gratifikasi pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulsel tahun anggaran 2020-2021.

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, Andi Sudirman akan diperiksa sebagai saksi dalam kapasitasnya menjabat Wakil Gubernur Sulsel.

“Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka NA (Nurdin Abdullah, red),” kata Fikri dalam keterangan yang diterima, Selasa (23/3).

Selain Andi Sudirman, lembaga antirasuah itu juga memanggil tiga wirawasta, yakni Andi Gunawan, Petrus Yalim, serta Thiawudy Wikarso. Mereka akan diperiksa untuk melengkapi berkas perkara tersangka Gubernur nonaktif Nurdin Abdullah.

Sebelumnya KPK menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020-2021.

Mereka adalah Nurdin Abdullah, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum (Sekdis PU) Pemprov Sulsel Edy Rahmat, dan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba Agung Sucipto. Nurdin diduga menerima suap sebesar Rp 2 miliar dari Agung serta diduga menerima gratifikasi dengan total nilai Rp 3,4 miliar.

Suap diberikan guna memastikan agar Agung bisa mendapatkan kembali proyek yang diinginkannya di tahun 2021.

Sebagai penerima, Nurdin Abdullah dan Edy disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara itu, selaku pemberi, Agung disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (*/R)

loading...

Posmakassar.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya