Divonis Bebas, Penggugat Anggap Ada Mafia Peradilan Dibalik Bebasnya Isman Lewa

30 May 2021 01:17
Divonis Bebas, Penggugat Anggap Ada Mafia Peradilan Dibalik Bebasnya Isman Lewa

POSMAKASSAR.COM – Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan vonis bersalah kepada tergugat Isman Lewa atas pembuatan akta hibah yang dibuat berdasarkan keterangan palsu dengan menjatuhkan vonis pidana 3 tahun 6 bulan pada tahun 2020.

Namun Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar sehingga ia dinyatakan bebas dalam putusan Pengadilan Tinggi Makassar nomor 660/PID/2020/PT.MKS pada 14 Januari 2021.

Sang penggugat, Daniel Sjaifuddin Lewa menilai ada sesuatu yang keliru dari putusan PT. Makassar yang membebaskan Isman Lewa.

Ia menduga ada permainan mafia peradilan yang ikut campur dalam perkara ini, sebab, putusan tersebut dinilai tak logis dan mengingkari akal sehat.

“Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan kasasi dari JPU terhadap putusan PT Makassar nomor 660/PID/2020/PT.MKS membuat permasalahan ini menjadi jelas,” ujarnya, Sabtu (29/05/2021).

Ia mengatakan Isman pernah dipenjara pada tahun 2017 dengan perbuatan yang sama.

“Putusan sebelumnya terhadap perbuatan Isman seharusnya menjadi yurisprudensi bagi majelis hakim PT. Makassar agar tidak menjadi rancu dan untuk tercapainya kepastian hukum,” tuturnya.

Lebih lanjut, Daniel berujar pertimbangan hukum dari putusan PT Makassar hanya mempertimbangkan dua keterangan saksi. Padahal, kata dia, di dalam pertimbangan hukum putusan PN Makassar terdapat enam orang saksi.

Bahkan, Majelis Hakim PT Makassar tidak mempertimbangkan keterangan dari saksi notaris A Mindaryana Yunus. Padahal, kata dia, merupakan saksi kunci dalam perkara.

“Ini membuktikan adanya peradilan sesat yang dilakukan oleh oknum-oknum hakim PT. Makassar,” sebutnya.

Daniel menyebut ada pemenggalan keterangan dari saksi Aida Baji pada putusan Pengadilan Tinggi Makassar.

“Keterangan Aida Baji dengan sengaja dipenggal bahwa seolah-olah mengakui tanah tersebut tidak masuk ke dalam daftar pembagian harta Gono gini sesuai berita acara sita marital no. 186/pen.pdt.G/2008/PN.Mks,” ungkapnya.

Pada kenyataannya, Aida Baji menjelaskan secara lengkap tentang kendala yang terjadi pada saat mengajukan permohonan sita sehingga tak masuk dalam berita acara sita marital.

“Pada saat diajukan permohonan sita, dari sekian banyak objek harta bersama yang diajukan Aida Baji tidak semua objek harta bersama bisa dilampirkan copy sertifikatnya sebagai syarat dari permohonan sita terhadap objek sengketa, karena masih dipegang oleh Husein Lewa,”

Selain itu, keterangan Aida Baji juga menjelaskan perolehan tanah tersebut didapatkan dalam masa perkawinannya dengan Husien Lewa pada tahun 1970.

Menurut Daniel, hal itu seharusnya menjadi dasar bagi hakim PT Makassar untuk menilai objek sengketa dalam perkara apakah merupakan harta bersama atau tidak.

“Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim sangat tidak logis dan tidak rasional, Majelis Hakim Tinggi membuat analisa hukum secara asal-asalan dan tidak objektif terhadap pokok perkara,” pungkasnya.

Saat ini, Daniel terus mencari keadilan terkait terbitnya akta hibah nomor 220/2012 berdasarkan keterangan palsu yang dibuat notaris A. Mindaryana Yunus.

Menurut Daniel masih ada 5 pelaku lain yang belum tersentuh hukum atas terbitnya akta hibah palsu tersebut. (*)

loading...

Posmakassar.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya