Dana Hibah APBD Makassar Mengalir Ke Pembangunan Kantor Kejari dan Rujab Kapolrestabes

11 June 2021 16:45
Dana Hibah APBD Makassar Mengalir Ke Pembangunan Kantor Kejari dan Rujab Kapolrestabes

POSMAKASSAR.COM – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) digunakan dalam pembangunan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar dan pembangunan rumah jabatan (Rujab) Kapolrestabes Makassar.

Pembangunan 2 bangunan tersebut dalam bentuk dana hibah. Untuk pembangunan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar memakan anggaran senilai Rp 36,6 milyar dan pembangunan rumah jabatan Kapolrestabes Makassar senilai Rp 3,7 milyar.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Makassar, Andi Sundari mengatakan pembangunan gedung baru Kejari Makassar sudah tanda tangan kontrak dengan PT Cadas Pilar Putra. Pembangunan pun sudah dimulai.

Ia pun mengakui proyek ini dibangun dengan pagu anggaran dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp36 miliar lebih. Sesuai perencanaan, kantor baru berlokasi di Jl Ammanagappa akan dibangun dengan 6 lantai, dari sebelumnya hanya dua lantai. “Juga dilengkapi ruangan aula,” katanya.

Kasubag Humas Polrestabes Makassar, AKP Lando juga membenarkan adanya anggaran untuk pembangunan renovasi rumah jabatan Kapolretabes Makassar di Jalan Cenderawasih, Kota Makassar.

Soal anggaran Rp3,7 miliar untuk proyek itu, Landok mengaku tidak hapal. “Tapi itu perkiraan anggaran yang maksimal, bisa di bawahnya,” katanya.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar Adi Rasyid Ali (ARA) mengatakan pembahasan anggaran proyek yang sudah diajukan untuk proses lelang pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar senilai Rp36,6 miliar, memang benar adanya.

“Jelas sudah dibahas. Kalau anggarannya sudah ada, pasti sudah lewat banggar. Cuma secara detailnya, itu ada di komisi terkait,” jelas ARA.

Selain pembangunan Kantor Kejari, ARA juga membenarkan pembahasan terkait usulan anggaran jasa konsultasi pengawasan kantor KejariMakassar senilai Rp1 miliar.

Pembangunan rumah jabatan Kapolrestabes Makassar senilai Rp3,7 miliar juga masuk dalam pembahasan banggar pada 2020 lalu.

“Ya termasuk itu juga. Pokoknya semua pekerjaan Pemerintah Kota Makassar yang sudah berjalan atau sudah ada anggarannya, itu sudah melalui Banggar semua. Hanya saja, rinciannya ada di Dinas PU dan komisi koleganya,” terangnya.

Pengusulan dana hibah ini terjadi saat Walikota Makassar masih dijabat oleh Penjabat (Pj) Walikota. Pejabat definitif saat ini sisa menjalankan APBD 2021 yang sudah diperdanakan pada akhir 2020. 

Wakil Ketua Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi Hamka mengaku sejak awal mempertanyakan apa motif Pemkot memberikan hibah ke Kejari dan Polrestabes Makassar. Keduanya merupakan lembaga vertikal yang penganggarannya lewat APBN.

“Padahal, bisa saja dana hibah ini justru akan melahirkan konflik kepentingan ketika ada dugaan korupsi di pemkot di kemudian hari, misalnya,” kata Hamka, kemarin.

Di sisi lain saat ini masih banyak program lebih prioritas yang memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat. Apalagi, di tengah situasi pandemi ini.

“Dari awal sebenarnya kami berharap kejaksaan menolak dana hibah ini, namun kenyataan kejaksaan tidak menolak. Bagi kami menyayangkan saja pihak kejaksaan tidak menolak,” katanya. (R)

loading...

Posmakassar.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya