Masuk Tahap Penyidikan, Sejumlah Camat Bakal Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi di Satpol PP Makassar

15 June 2022 22:39
Masuk Tahap Penyidikan, Sejumlah Camat Bakal Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi di Satpol PP Makassar

POSMAKASSAR.COM – Setelah kasusnya ditingkatkan ke tahap penyidikan, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan (Sulsel) terus mengusut dugaan korupsi anggaran fiktif honorarium BKO Satpol PP Kota Makassar di sejumlah kecamatan.

Terbaru, pihak Kejati Sulsel menyebut kemungkinan akan melakukan pemeriksaan sejumlah camat.

Kasi Penkum Kejati Sulsel, Soetarmi mengemukakan, pihaknya saat ini sudah memeriksa puluhan orang saksi. Keseluruhan saksi tersebut berasal dari unsur Satpol PP Makassar.

“Berdasarkan keterangan penyidik, sudah ada 10 (saksi) dari unsur Satpol PP yang sudah kita periksa. Tapi kita belum bisa rincikan. Untuk saat ini belum ada dari camat (yang diperiksa). Tapi kemungkinan ke depan (para camat) juga akan dimintai keterangan, karena itu wilayah mereka. Akan direncanakan ke sana,” kata Soetarmi, Selasa (14/6/2022).

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Kejati Sulsel  menaikkan kasus tersebut dari penyelidikan ke tahap penyidikan.

“Kasusnya ditingkatkan ke tahap penyidikan karena ditemukan sejumlah fakta terjadi indikasi penyalahgunaan honorarium tunjangan operasional Satpol PP dari 2017 hingga 2020, bernilai miliaran rupiah,” kata Kasi Penkum Kejati Sulsel, Soetarmi kepada wartawan, Kamis (2/6/2022) lalu.

Diketahui, kasus ini berawal dari temuan jaksa mengenai adanya penyusunan dan pengaturan penempatan personel bawah kendali operasi (BKO) Satpol PP di 14 kecamatan di Kota Makassar. Namun sejumlah nama personel yang masuk daftar BKO tersebut ternyata tak pernah melaksanakan tugas.

“Sebagian dari petugas Satpol PP yang disebutkan namanya dalam BKO tidak pernah melaksanakan tugas. Saya tidak tahu jumlah pastinya,” ungkap Soetarmi.

Jaksa kemudian menemukan anggaran honorarium untuk para BKO Satpol PP fiktif itu tetap cair dan bernilai miliaran rupiah. Jaksa juga menemukan anggaran miliaran rupiah itu diduga masuk ke ‘kantong pribadi’ oknum pejabat yang tak berwenang.

“Dari penyelidikan kita temukan di tahun 2017 ada penyimpangan miliaran, nah ternyata ketika teman-teman mulai menelisik tahu 2018-2020, motifnya hampir sama. Nah, dikembangkan lah kasus ini ke tahap penyidikan,” beber Soetarmi.

“Kalau kita cuma mau ungkap 2017, kita temukan nilainya. Cuma karena bahwa motifnya 2018, 2019 dan 2020 hampir sama maka penyidik kembangkan ke sana,” sambung Soetarmi.

Ada Upaya Pihak Tertentu Mengaburkan Fakta

Dalam penyidikan kasus dugaan penyalahgunaan honorarium tunjangan operasional Satpol PP pada 14 Kecamatan se Kota Makassar sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 tersebut, Kejati Sulsel juga menduga ada upaya pihak tertentu untuk mengaburkan fakta.

Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Pidsus Kejati Sulsel, Andi Faik Wana Hamzah yang dikonfirmasi membenarkan hal tersebut.

Menurutnya, dalam penyidikan Satpol PP, penyidik menemukan ada upaya untuk mengaburkan fakta, dimana  ada pihak tertentu atau oknum yang diduga menggalang dan mengarahkan orang-orang yang tercatat namanya sebagai penerima honorarium padahal kenyataannya tidak menerima, atau hanya menerima sebagian untuk seolah-olah menyumbangkan honor tersebut sebelumnya guna keperluan kedinasan Satpol PP.

“Apabila hal ini berlanjut, penyidik tidak akan segan menerapkan ketentuan pidana menghalang-halangi penyidikan terhadap orang-orang dimaksud, dan ini tidak perlu menunggu penyelesaian perkara pokoknya, bisa langsung diproses, ” tegas Andi Faik, Selasa (14/6/2022).

“Dan untuk yang terbujuk nantinya ikut memanipulasi fakta, akan kami terapkan ketentuan yang sama, bersama-sama dengan orang yang mengarahkan,” tegasnya lagi. (*)

loading...

Posmakassar.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya