30 Tahun Tak Bayar Pajak, Satu Juta Lebih Kendaraan di Sulsel Berpotensi Dikandangkan

Redaktur
Redaktur

Jumat, 01 Desember 2023 07:42

30 Tahun Tak Bayar Pajak, Satu Juta Lebih Kendaraan di Sulsel Berpotensi Dikandangkan

POSMAKASSAR.COM – Sekitar satu juta lebih kendaraan di Sulawesi Selatan (Sulsel) terancam akan dihapus status kendaraannya.

Tim Direktorat Lalulintas (Ditlantas) Polda Sulsel mengungkapkan hal tersebut setelah melakukan penelusuran mengenai kendaraan yang tidak bayar pajak dua tahun berturut-turut setelah masa berlaku STNK habis.

Kasubdit Regident Ditlantas Polda Sulsel AKBP Restu Widjayanto membeberkan fakta ini melalui hasil kolaborasi dengan tim pembina Samsat provinsi Sulawesi Selatan.

Temuan mereka, lebih dari satu juta kendaraan, termasuk Moge (motor gede) mewah dan mobil antik, terancam dihapuskan dari data registrasi dan identifikasi karena pemiliknya lalai dalam aturan.

Menurut Restu, satu juta kendaraan yang bakal dicabut status kendaraannya ini berdasar Pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

“Jadi dasar aturannya sudah jelas, UU 22 tahun 2009 wajib hukumnya kendaraan yang mati pajak dua tahun setelah masa berlaku STNK tidak berlaku sudah memenuhi unsur penghapusan data registrasi kendaraan bermotor,” katanya, Kamis (30/11/2023).

Dari data Samsat se-Sulsel, satu juta kendaraan yang mati pajak ini tercatat mulai dari tahun 1990 hingga 2019, artinya sudah 30 tahun ada oknum wajib pajak (warga) tidak bayar pajak.

“Jadi ini bukan lagi masalah sepele. Kami menemukan puluhan tahun kelalaian pemilik kendaraan yang mengabaikan kewajiban membayar pajak.”

AKBP Restu dengan lantang menegaskan bahwa pemilik kendaraan bermasalah tersebut memiliki dua pilihan, membayar pajak dengan segera atau menghadapi konsekuensi serius, termasuk penghapusan dari data registrasi dan potensi tindakan hukum.

Sambil memberikan ultimatum kepada pemilik kendaraan, AKBP Restu mengajak masyarakat Sulsel untuk bersikap bertanggung jawab.

“Waktu terus berjalan. Pemprov Sulsel memberikan fasilitas istimewa hingga 29 Desember 2023 berupa diskon pembayaran pajak, keringanan, dan pembebasan bea balik nama. Pemilik kendaraan yang mengabaikan ini berisiko kehilangan kendaraan dan menghadapi konsekuensi hukum yang serius,” kata Restu.

Restu menambahkan pemilik kendaraan yang mengabaikan UU 22 Tahun 2009, sudah pasti akan disanksi berat termasuk potensi tindakan hukum.

Kendaraan dan semua dokumen resmi seperti SIM dan STNK bahkan kendaraan tersebut potensi dikandangkan.

“Kendaraannya bisa disita sebagai bentuk penegakan hukum yang tegas. Ini bukan lagi ancaman kosong, tapi realitas bagi para pelanggar,” paparnya. (*)

 Komentar

Berita Terbaru
Metro05 Maret 2024 16:46
Damkar Makassar Sigap Selamatkan Ibu Terjebak Lift di Puskesmas Kassi Kassi
POSMAKASSAR.COM — Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Makassar, dengan sigap menyelamatkan seorang ibu yang terjebak di lift Puskesmas Kassi K...
Metro05 Maret 2024 16:37
PJ Sekda Hadiri Penilaian Perencanaan Dokumen
POSMAKASSAR.COM — PJ Sekda Makassar, Firman Hamid Pagarra menghadiri penjurian penilaian untuk OPD dengan perencanaan terbaik, di Balaikota, Senin (...
Metro05 Maret 2024 16:27
Danny Pomanto Berhasil Antar Makassar Raih Lima Penghargaan Adipura
POSMAKASSAR.COM — Kepemimpinan Walikota Makassar Moh Ramdhan Pomanto dalam menjalankan roda pemerintahan mengukir banyak prestasi. Salah satunya...
Lifestyle05 Maret 2024 12:02
Gelar Novo Club Batch 3, POSParagonCorp Pecahkan Rekor MuRI
POSMAKASSAR.COM — POSParagon Corp gelar pembukaan NovoClub Batch 3 yang dilaksanakan serentak di 15 titik di Indonesia. Program pengembangan k...