Menunggu Proses di MK, Sandiaga Uno : Presiden Beri Arahan Tunda Kenaikan Pajak Hiburan

Redaktur
Redaktur

Sabtu, 20 Januari 2024 07:34

Menunggu Proses di MK, Sandiaga Uno : Presiden Beri Arahan Tunda Kenaikan Pajak Hiburan

POSMAKASSAR.COM – Polemik kenaikan pajak hiburan yang memicu penolakan diberbagai daerah yang terjadi sebagai dampak pemberlakuan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) mulai tahun 2024 ini, akhirnya mendapat tanggapan positif dari Presiden Joko Widodo.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahudin Uno mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi memberikan arahan untuk menunda penerapan kenaikan pajak hiburan menjadi minimal 40 persen hingga 75 persen tersebut.

Sandiaga mengatakan, penundaan kenaikan pajak hiburan sekaligus menunggu proses di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Arahan Pak Presiden dalam rapat pagi tadi, penerapan kenaikan pajak hiburan ditunda. Sambil menunggu proses judicial review di Mahkamah Konstitusi,” kata Sandiaga usai membuka acara pelatihan di Surabaya, Jumat (19/1/2024).

Lebih lanjut, Sandiaga juga meminta pelaku usaha tidak khawatir karena pemerintah akan selalu membela kepentingan rakyat kecil dan para pengusaha agar tidak terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dia menambahkan, Presiden Jokowi juga meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk menerbitkan instruksi agar pemerintah daerah tidak menaikkan pajak hiburan.

“Justru Pak Presiden meminta pemerintah daerah memberikan insentif terhadap pajak hiburan, sehingga tidak membebani para pelaku usaha, khususnya pelaku UMKM pariwisata dan masyarakat,” ungkapnya.

Seperti diketahui, pemerintah mengatur kebijakan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk hiburan 40-75 persen dalam Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Aturan tersebut menyebutkan bahwa PBJT untuk jasa hiburan berlaku pada diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

Pajak hiburan adalah jenis pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Konsumen membayar pajaknya, sehingga pelaku usaha hanya mengumpulkan pajak yang telah ditetapkan. (*)

 Komentar

Berita Terbaru
Metro05 Maret 2024 16:46
Damkar Makassar Sigap Selamatkan Ibu Terjebak Lift di Puskesmas Kassi Kassi
POSMAKASSAR.COM — Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Makassar, dengan sigap menyelamatkan seorang ibu yang terjebak di lift Puskesmas Kassi K...
Metro05 Maret 2024 16:37
PJ Sekda Hadiri Penilaian Perencanaan Dokumen
POSMAKASSAR.COM — PJ Sekda Makassar, Firman Hamid Pagarra menghadiri penjurian penilaian untuk OPD dengan perencanaan terbaik, di Balaikota, Senin (...
Metro05 Maret 2024 16:27
Danny Pomanto Berhasil Antar Makassar Raih Lima Penghargaan Adipura
POSMAKASSAR.COM — Kepemimpinan Walikota Makassar Moh Ramdhan Pomanto dalam menjalankan roda pemerintahan mengukir banyak prestasi. Salah satunya...
Lifestyle05 Maret 2024 12:02
Gelar Novo Club Batch 3, POSParagonCorp Pecahkan Rekor MuRI
POSMAKASSAR.COM — POSParagon Corp gelar pembukaan NovoClub Batch 3 yang dilaksanakan serentak di 15 titik di Indonesia. Program pengembangan k...